ADAKAH PENGINGKARAN DALAM KHILAFIYYAH?

Penulis : Ustadz Muhammad Umar As-Sewed

Telah beredar di tengah kaum muslimin satu pemahaman yang menyatakan bahwa dalam masalah khilafiyyah (perkara yang masih diperselisihkan di kalangan ulama) tidak boleh adanya pengingkaran. Yakni selama perkara tersebut masih ada perselisian, maka kita tidak boleh saling mengingkari. Benarkah pendapat demikian?

Entah dari mana asal pemahaman tersebut. Namun bisa jadi kaidah ini muncul sebagai bahasa lain dari kaidah Ikhwanul Muslimin (IM) : “Kita saling hormat-menghormati terhadap apa yang kita berbeda”. Kaidah ini telah muncul sejak dulu ketika kaum sufi enggan untuk menegakkan nahi mungkar. Mereka selalu beralasan bahwa dalam masalah tersebut masih ada khilafiyyah, “mereka juga punya dalil” dan seterusnya.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Ucapan mereka bahwa dalam masalah khilafiyyah tidak boleh ada pengingkaran adalah ucapan yang batil. Suatu pengingkaran itu bisa jadi mengarah pada ucapan, fatwa atau perbuatan. Adapun dalam masalah ucapan, jika ucapan tersebut menyelisihi sunnah atau ijma’ yang sudah dikenal, maka wajib diingkari menurut kesepakatan para ulama. Kalaupun tidak dalam bentuk pengingkaran, maka penjelasan lemahnya pendapat tersebut atau bertentangannya dengan dalil, itu pun sesungguhnya merupakan pengingkaran.
Bagaimana mungkin seorang faqih mengatakan tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyyah, sedangkan para pakar-pakar fiqh dari seluruh madzhab mengatakan dengan tegas batalnya keputusan hakim jika menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah, walaupun mencocoki beberapa pendapat ulama.
Masuknya kerancuan ini adalah ketika mereka meyakini bahwa masalah khilafiyyah sama dengan masalah ijtihadiyyah sebagaimana dipahami oleh berbagai golongan manusia yang tidak memiliki ilmu yang dalam”.
(I’lamul Muwaqi’in, 3/288)

Lihatlah bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah membedakan antara masalah khilafiyyah dengan masalah ijtihadiyyah karena belum tentu perbedaan pendapat para ulama disebabkan oleh tidak adanya dalil dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Bisa terjadi perbedaan di antara dua ulama ahlu sunnah karena yang satu telah sampai kepadanya hadits yang shahih, sedangkan yang lain belum sampai kepadanya hadits tersebut seperti pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang menyatakan bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya (tanpa wali), karena belum sampainya hadits yang menyatakan tidak ada nikah tanpa wali.

Kita menyikapi berbeda antara Abu Hanifah rahimahullah yang tidak mendengar hadits tersebut dengan para pengikutnya yang taqlid buta walaupun sudah membaca hadits “Tidak ada nikah tanpa wali”. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta’ala mengampuni Abu Hanifah dan memaafkan kesalahannya, namun kita tetap mengingkari pengikutnya jika mereka membolehkan seorang wanita nikah tanpa wali.

Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan masalah ijtihadiyyah adalah perkara yang tidak ada kejelasan dalilnya. (I’la-mul Muwaqi’in, 3/287; Lihat Dharu-rarul Ihtimam, hal. 103)

Ketahuilah bahwa masalah khilafiyyah itu bertingkat-tingkat. Ada ikhtilaf yang disebabkan karena perbedaan makna kalimat-kalimatnya saja, ada pula ikthtilaf karena salah satu pendapat tersebut jelas kelemahannya. Dalam khilafiyyah yang seperti ini kita wajib meng-ingkari pendapat yang lemah bahkan dapat membatalkan keputusan seorang hakim. Namun di antara masalah khilafiyyah ada perkara-perkara yang rumit yang dalil kedua belah pihak sangat kuat dan pendapat-pendapat mereka saling berdekatan dan dasar dari masing-masingnya adalah pada pemahaman dan pengambilan hukum syar’i. Inilah yang disebut masalah ijtihadiyyah. (Lihat Dharurarul Ihtimam, hal. 100)

Bagaimana kita menyikapinya?
Yang wajib dalam masalah ini adalah:

  • Pertama, perlunya ada saling nasehat-menasehati antara kedua orang yang berbeda pendapat dengan cara diskusi ilmiah yang membuahkan kebenaran dengan menjelaskan sisi pendalilan atau sudut pandang dan dalil dari masing-masing pendapat.
  • Kedua, jika tidak puas salah satunya dengan apa yang dikemukakan oleh saudaranya, maka janganlah membawa pada kekerasan, pengingkaran dan perpecahan.
  • Ketiga, jika ketidak-puasannya dibangun bukan atas dasar hujjah, namun karena ta’ashub madzhab atau hawa nafsu dan sejenisnya maka perlu diingkari karena yang menjadi ukuran adalah penyelisihannya terhadap dalil. (Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 101)

Diriwayatkan dalam dua kitab shahih bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyeru para shahabatnya ketika selesai perang Ahzab dengan kemenangan. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ يُصَلِّيَنَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

Jangan sekali-kali salah seorang kalian shalat ashar, kecuali di tempat Bani Quraidhah!

Namun ketika manusia khawatir kehilangan waktu ashar, maka sebagian mereka pun ada yang shalat di tengah jalan sebelum tempat bani Quraidhah. Sedangkan sebagian lainnya berkata: “Tidak, kami tidak akan shalat, kecuali di tempat yang telah diperintahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada kami, walaupun telah lewat waktu”. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun tidak menyalahkan kedua belah pihak. (HR. Bukhari dengan Fathul Bary, 7/3407; Muslim dengan Syarh Nawawi, 12/97)

Demikianlah masing-masing dari para shahabat mengerjakan apa yang diyakininya benar menurut masing-masing mereka, yang satu tidak menyalahkan yang lainnya. Dan ini dipahami oleh para ulama adalah masalah ijtihadiyyah. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh mu’tazilah bahwa ini menunjukkan bolehnya memahami ayat dan hadits dengan dua cara: tekstual dan kontekstual, dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling menyalahkan.

Pendapat mu’tazilah ini adalah pendapat yang batil. Sebab hukum asal dari ucapan Allah dalam al-Qur’an dan ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits adalah dhahir (teks)nya, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan makna lain selain yang dhahir. Ini adalah kaidah yang dikenal oleh para ulama sejak dulu. Oleh karena itulah mereka memahami kisah para shahabat di atas pada masalah ijtihadiyyah.

Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata: “Jika engkau melihat seseorang beramal dengan satu amal ibadah yang masih diperselisihkan, sedangkan engkau berpendapat lain, maka jangan engkau larang dia!” (al-Faqih wal Mutafaqih, oleh al-Khathib, 2/69; Lihat kitab Dharuratul Ihtimam, hal. 102)

Ucapan yang seperti ini dari para ulama tentunya diterapkan dalam konteks masalah ijtihadiyyah, bukan semua masalah khilafiyyah.

Yahya bin Sa’id al-Anshari rahimahullah berkata: “Para ahli fatwa masih terus mengeluarkan fatwa mereka. Sebagian menyatakan halal dan sebagian lainnya menyatakan haram (dengan ijtihad mereka). Maka tidaklah yang menghalal-kan berpendapat bahwa yang mengha-ramkan akan binasa. Demikian pula sebaliknya, tidaklah yang mengharamkan berpendapat bahwa yang menghalalkan akan binasa.” (Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlihi, Ibnu Abdil Barr; lihat Dha-ruratul Ihtimam,hal. 102)

Seluruh ucapan ulama di atas adalah dalam masalah ijtihadiyyah yang muncul dari para ulama yang memang layak untuk berijtihad. Dan dalam masa-lah yang seperti ini tidak ada pengingkaran kecuali sekedar diskusi dan saling menasehati. (Dharuratul Ihtimam,hal. 102)

Ada pun dalam masalah yang seorang ulama tergelincir padanya, atau salah dalam berfatwa menyelisihi nash yang sharih (maknanya) dan shahih (riwayatnya), maka para ulama yang mengetahui kesalahan tersebut senantiasa mengingkarinya. Demikian keadaan mereka sejak masa para shahabat.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “… bahkan menurut para ahli hadits orang yang meminum nabidz*) –yang masih diperselisihkan— dihukum dengan hukum had (cambuk), ini adalah lebih dari pada sekedar pengingkaran. Bahkan menurut fuqaha Madinah mereka dianggap fasiq dan tidak diterima persaksiannya. Ini membantah pendapat orang yang berkata: “Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyyah”. Bahkan pendapat ini menyelisihi kesepakatan seluruh para imam. Tidak ada seorang imam pun dari imam-imam kaum muslimin yang berpendapat demikian. (I’lamul Muwaqi’in, 3/229; Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 103)

*) Nabidz yang dimaksud adalah khamr yang dibuat dari perasan kurma atau kismis atau madu atau gandum. Namun setelah fermentasi dan menjadi khamr diproses kembali hingga tidak memabukkan.

Pernah terjadi satu kisah mengenai Nabidz ini yang diceritakan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Beliau berkata: Ketika aku di Kufah, beberapa orang mendebat aku dalam masalah nabidz yang diperselisihkan. Aku katakan kepada mereka: “Marilah kemari dan silakan salah seorang dari kalian menyampaikan hujjahnya dari siapapun yang ia sukai dari para shahabat nabi shallallahu wa ta’ala yang membolehkannya”.
Maka mereka pun membawakan hujjah-hujjah, namun tidaklah mereka membawakan satu ucapan shahabat pun, kecuali kami sebutkan kelemahan sanadnya. Maka tidak tersisa kecuali riwayat dari Abdullah ibnu Mas’ud. Na-mun ternyata tidaklah hujjah mereka dengan ucapan Ibnu Mas’ud kecuali justru menguatkan haramnya nabidz.

Aku katakan kepada yang membolehkan: “Wahai orang bodoh, anggaplah Ibnu Mas’ud ada di sini dan duduk di hadapan kita kemudian berkata bahwa nabidz itu untukmu halal. Bukankah tetap apa yang disifatkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shabatnya radhiallahi ‘anhum tentang larangan nabidz semestinya membuatmu takut dan menghindari?”
Kemudian salah seorang mereka berkata: “Wahai Abu Abdirrahman (yakni Ibnu. Mubarak) apakah berarti an-Nukhai, asy-Sya’bi –disebut pula imam-imam yang lainnya—mereka meminum yang haram?”
Aku katakan kepada mereka: “Tinggalkan nama-nama seseorang dalam berdiskusi! Bisa jadi seorang dalam Islam memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak namun ia tergelincir dalam suatu masalah, apakah boleh kita berdalil dengan pendapat orang itu?
Kalau tetap kalian menolak, maka bagaimana pendapatmu tentang Atha’, Thawus, Jabir bin Zaid, Sa’id bin Jubair dan Ikrimah?”

Mereka menjawab: “Mereka adalah orang-orang mulia”.
Aku katakan: “Bagaimana pendapatmu kalau satu dirham ditukar de-ngan 2 dirham secara kontan?”
Mereka menjawab: “Haram”.
Aku katakan: “Tapi mereka (orang-orang yang mulia tadi –pent.) berpen-dapat halal, apakah mereka mati dalam keadaan memakan yang haram?”
Maka terdiamlah mereka dan patahlah hujjah-hujjah mereka.” (Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 103-104)

Wallahu a’lam

(Diambil dari Dharuratul Ihti-mam, Abdus Salam Ibnu Barjis, hal. 98-104)

Sumber : Risalah Dakwah Manhaj Salaf Edisi: 136/Th. III 18 Rabi’ul Awwal 1428 H/06 April 2007 M

Risalah Dakwah MANHAJ SALAF, Insya Allah terbit setiap hari Jum’at. Ongkos cetak dll Rp. 200,-/exp. tambah ongkos kirim. Pesanan min 50 exp. bayar 4 edisi di muka. Diterbitkan oleh Yayasan Dhiya’us Sunnah, Jl. Dukuh Semar Gg. Putat RT 06 RW 03, Cirebon. telp. (0231) 222185. Penanggung Jawab & Pimpinan Redaksi: Ustadz Muhammad Umar As-Sewed; Sekretaris: Ahmad Fauzan/Abu Urwah, HP 081564634143; Sirkulasi/pemasaran: Abu Abdirrahman Arief Subekti..

The URI to TrackBack this entry is: https://adealam.wordpress.com/2010/01/30/adakah-pengingkaran-dalam-khilafiyyah/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: